Pahami Dasar Hukum BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) Jika Ingin Investasi Tambang

Pahami Dasar Hukum BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) Jika Ingin Investasi Tambang

apa itu BPHTB? Apa kepanjangan BPHTB? apa dasar hukum BPHTB? kalian harus mengerti ini jika ingin investasi tambang. jadi BPHTB kepanjangan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dasar hukum BPHTB

Baca Juga:

Pengertian Investasi Adalah: Tipe-tipe Investasi Langsung dan Tidak Langsung, Tujuan Dan Proses Investasi

101 Istilah Pasar Modal Dalam Investasi Saham Yang Wajib Anda Ketahui

Partner Rival Finance (Jurnal Rival Populer)

Dasar Hukum BPHTB, Ketentuan mengenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, yang selanjutnya disebut sebagai pajak.

Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah sebesar 5% (lima persen), sedangkan untuk mengetahui berapa besarnya bea perolehan hak atas tanahdan bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak denganNilai Perolehan Objek Kena Pajak (NPOP). Selanjutnya untuk mengetahui Nilai Perolehan Objek Kena Pajak (NPOP) perlu kiranya kita pahami bahwa Nilai Perolehan Objek Kena Pajak (NPOP) adalah Nilai Perolehan Objek Pajak dikurangidengan Nilai Perolehan Objek Kena Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).

BPHTB Dalam Pertambangan

Baca Juga:

Cara Investasi Reksadana Untuk Pemula Dan Mahasiswa, Pahami Keuntungan Dan Risiko Reksadana


Potensi Keuntungan Investasi Emas Di Pegadaian Bagi Masyarakat Pada Era Globalisasi

Dasar Hukum BPHTB

Berkaitan dengan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) disektor pertambangan erat kaitannya dengan bagaimana orang pribadi atau badansebagai subjek pajak memperoleh hak atas tanahnya untuk kegiatan pertambangan.Untuk mengetahui berapa besarnya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang sebagaimana dijelaskan di atas. Adapun Nilai Perolehan Objek Kena PajakTidak Kena Pajak (NPOPTKP) sebagai dasar perhitungan pajak terutang secara regional paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) atas waris atau hibah wasiat. Ketentuan inisebagimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2000 tentang Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea PerolehanHak atas Tanah an Bangunan.

Atas hal tersebut di atas, maka pengaturan mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tersebut belum mampu mewujudkan asas kepastian sebagaisalah satu dari asas-asas pemungutan pajak dimana ketentuan Bea Perolehan Hakatas Tanah dan Bangunan belum mengatur secara jelas dan lengkap mengenai tarif pajak, dasar pengenaan dan penghitungan pajak sehingga hampir mirip denganketentuan Pajak Bumi dan Bangunan.

Bea Materai Dalam BPHTB

Baca Juga;

Cara Investasi Saham Bagi Pemula, Pahami Ini Guys


Materi Asuransi Lengkap: Pengertian, Jenis, dan Manfaat Asuransi


Objek Pajak Bumi Dan Bangunan, Ruang Lingkup Serta Perannya Bagi Negara

Rival Finance Indonesia

Ketentuan mengenai Bea Materai sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Adapun subjek pajak bea materai adalah pihak yang mendapatkan manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Sedangkan objek bea materai adalah dokumen. Tarif bea materai adalah Rp 3.000,- dan Rp 6.000,-.

Berkaitan dengan bea materai disektor pertambangan perlu kita pahami bahwa keberadaan perusahaan pertambangan yang mempunyai hak pengelolaan danpemanfaatan bahan galian tambang erat kaitannya dengan kontrak karya, kuasapertambangan atau kontrak production sharing antara pemerintah dengan perusahaan tersebut. Di dalam pembuatan kontrak karya, kuasa pertambangan, ataupun production sharing yang notabene dokumen yang dibuat lebih dari satu pihak dimana berisi surat perjanjian, akta-akta perjanjian, surat berharga dan lain sebagainya. Untuk itu tarif bea materai atas kontrak karya, kuasa pertambangan ataukontrak production sharing adalah Rp 3.000,- atau Rp 6.000,- bergantung pada jenisdan isi dari dokumen yang akan disepakati.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pengaturan mengenai bea materai tersebut telah merealisasikan asas equality hal mana dikarenakan pembebanan pajak di antara subjek pajak telah sesuai dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan manfaat yang diterimanya dan tidak adanya diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Pengaturannya secara jelas dan tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dasar pengenaan dan penghitungan pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya menunjukkan implementasi dari asas kepastian pemungutan pajak.

Referensi

Academia Education

1 thought on “Pahami Dasar Hukum BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) Jika Ingin Investasi Tambang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *